Home / Banom / PMII / Warta

Kamis, 25 Juni 2020 - 08:06 WIB

PMII Mojokerto Audensi Ke Pemkab Terkait Bansos dan Anggaran Covid-19

Mojokerto | numojokerto.or.id – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto, beraudensi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Kamis (25/06/2020).

Dalam audensi tersebut, membahas Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang dinalai tidak tepat sasaran dan meminta transparansi anggaran Covid-19.

Ketua cabang PMII Mojokerto, Ihwanul Qirom menyampaikan, bahwa, terdapat ketidak akuratan data penerima bansos dan terjadi ketimpangan di masyarakat.

“Kami menemukan ada ketimpangan sosial dan ketidak akuratan data terkait penyaluran bansos. Sehingga, bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini berdasarkan hasil investigasi kami di desa-desa setelah kami membuka portal pengaduan bansos covid-19,” katanya.

Iwan Sapaan akrabnya, menjelaskan, dimasyarakat pun masih ada kecemburuan sosial antar penerima bansos dan tidak. Dimana, seharusnya Pemerintah Desa melakukan sosialisai yang menyeluruh kepada warganya, tapi tidak dilakukan dengan maximal.

Baca Juga:  Yuk ikutan Video Contest "Kartini Day"

“Seharusnya ada transparansi data penerima bantuan di setiap desa, tapi masih ada Pemdes yang tidak melakukan,” tandasnya.

Ia menegaskan kepada Pemkab Mojokerto, agar proses penyaluran bansos diawasi dengan ketat oleh instansi yang berwenang.

“Tadi kami juga mengajukan kerja sama dengan Pemkab untuk mengawasi proses penyaluran bansos. Alhamdulillah Bupati bilang siap dan sepakat,” paparnya.

Isi dari kesepakatan tersebut, antara lain, seluruh elemen yang berwenang memaximalkan pengawasan proses penyaluran bantuan covid-19 baik di tingkat kecamatan, desa, dusun, RW, dan RT. Agar tidak ada celah kekurangan penyaluran bantuan covid-9.

Tak hanya pengawasan proses penyaluran bansos, ia pun menambahkan, agar Pemkab membuat Transparansi anggaran Covid-19 secara rinci yang mampu diakses oleh selurah warga.

Baca Juga:  Banyak Kegaduhan, PMII Mojokerto Pertanyakan Proses Pendataan Bansos

“Perlu kiranya Pemkab membuat Transparansi Anggaran Covid-19 yang bisa diakses oleh selurah warga, baik melalui media cetak maupun online. Jadi masyarakat sama-sama bisa ikut mengawasi. Bupati pun sudah sepakat dengan hal itu,” tegasnya.

Sementara, Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, berterimakasih kepada PMII telah memberikan masukan kepada Pemkab.

“Kami berterimakasih kepada adik-adik PMII atas masukannya. Konsep yang dibawa nanti akan ditindak lanjuti oleh instansi terkait. Jika nanti ada lagi, apapun masukannya biar nanti berkomunikasi langsung kepada dinas terkait,” terangnya saat audensi.

Dalam pertemuan itu, Pungkasiadi langsung mensepakati tuntutan dari PMII.

“Yang jelas saya sepakat dan saya mau menteken, karna semuanya sudah dijalankan. Tinggal nanti surat MoU kerjasamanya perlu kita buat bersama-sama dan ditandan tangani bersama,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Warta

KONFERANCAB IPNU-IPPNU Kemlagi Sukses Digelar , Berikut Pesan Ketua MWCNU kepada Para Kader IPNU-IPPNU Kemlagi

Warta

Menjelang Ramadan, Ranting Sedati Ngoro Tutup Sementara Rutinan Semaan Al Qur’an Al Ittihad dan Majelis Dzikru Dzakirin

IPNU

CBP IPNU KPP IPPNU Permata Indonesia, Saatnya Alumni Berbicara

Banom

PMII Institut KH Abdul Chalim Resmi Dilantik

Warta

Santun Dalam Berdakwah, MWC NU Pacet Gelar Lailatul Ijtima’

Fatayat NU

Semarakkan Harlah Ke-72, Fatayat NU Pungging Gelar Serangkaian Acara

Warta

Penyerahan Donasi dari MWC NU Bangsal ke PC NU Kabupaten Lumajang

Warta

Kembangkan Kaderisasi, PAC IPNU IPPNU Jatirejo Masuki Ranah Pesantren