Apa yang tertulis di kolom ini adalah sebuah pengandaian, bisa juga di sebut usulan atau aspirasi setelah penulis banyak berkomunikasi dan berdiskusi dengan banyak pegiat NU. Maka penulis akan sangat bersyukur jika tim anggaran yang nantinya di bentuk bisa mengakomodir apa yang menjadi usulan ini. Angka-angka yang tertera di tulisan ini bukanlah angka yang tertulis bukanlah angka pasti tapi lebih bersifat prediksional dan perumpamaan.
Semisal, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto dalam tahun anggaran 2026 mengelola dana sebesar Rp 3,4 miliar. Dana ini bersumber dari iuran jamaah, donatur, mitra pemerintah, Lazisnu, serta unit usaha NU. Penganggaran disusun sesuai dengan ketentuan organisasi, prinsip transparansi, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Seyogyanya, melihat hasil pada muskercab I, PCNU menegaskan bahwa alokasi anggaran tahun ini diprioritaskan pada lima bidang utama: Penguatan Aswaja, sebesar 20 % ; Pendidikan, sebesar 15 %; Kesehatan, sebesar 15 %; Perekonomian, sebesar 15 % dan Operasional Jam’iyah, sebesar 35 %.
Pertama, Penguatan Aswaja
Di tengah derasnya arus ideologi transnasional, paham radikal, dan gempuran hedonisme digital, Aswaja adalah benteng terakhir jamaah NU. Tidak ada pilihan lain: 20 % anggaran atau setara Rp 680 juta harus dipakai untuk memperkokoh Aswaja, menghidupkan bahtsul masail, memperkuat kaderisasi, dan mendidik generasi muda agar tidak kehilangan arah. Kalau Aswaja lemah, maka NU hanya tinggal nama.
Kedua, Pendidikan
Pendidikan adalah jantung peradaban. NU Mojokerto tidak boleh membiarkan anak-anak kader cerdas kita berhenti sekolah hanya karena biaya. Maka 15 % atau setara denga Rp 510 juta adalah investasi jangka panjang: beasiswa, peningkatan mutu guru, penguatan madrasah, dan kursus kaderisasi adalah beberapa program yang bisa dilakukan karena masa depan NU bergantung pada kualitas pendidikannya.
Ketiga, Kesehatan
Apa artinya organisasi besar kalau jamaahnya masih sulit mengakses layanan kesehatan? NU Mojokerto harus hadir, tidak cukup dengan doa, tetapi dengan aksi nyata: klinik NU, layanan kesehatan keliling, hingga jaminan bagi guru ngaji dan marbot masjid. Dengan 15 % atau setara Rp 510 juta, NU menunjukkan kepedulian sejati: menjaga kesehatan umat adalah bagian dari ibadah.
Keempat, Perekonomian
NU kuat jika jamaahnya mandiri secara ekonomi. Jangan biarkan warga NU hanya menjadi penonton dalam geliat ekonomi Mojokerto. 15 % atau setara Rp 510 juta harus diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, pertanian, peternakan, hingga modal bergulir. Inilah roh kemandirian. Bila ekonomi warga NU bangkit, maka NU tidak akan mudah dipengaruhi, bahkan akan menjadi penopang kekuatan bangsa.
Kelima, Operasional Jam’iyah
Ada yang sering lupa: organisasi tidak bisa berjalan hanya dengan semangat, tapi butuh sistem yang rapi. 35 % atau setara Rp 1,190 M untuk operasional bukanlah pemborosan, melainkan kebutuhan. Digitalisasi administrasi, rapat koordinasi, publikasi, hingga penguatan media dakwah — semuanya agar NU semakin tertib, transparan, dan dipercaya. Tanpa operasional yang baik, jam’iyah bisa macet di tengah jalan.
Amanah Rp 3,4 miliar ini harus dipandang sebagai titipan suci. Kita semua — pengurus, kader, dan warga NU — wajib menjaga agar dana itu tidak salah jalan. Mari sepakat: penguatan Aswaja, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan operasional jam’iyah adalah prioritas mutlak. Jika kita bersatu mengawal lima prioritas ini, maka NU Mojokerto tidak hanya besar dalam nama, tetapi juga agung dalam manfaat.
