NU Online Mojokerto – PC LP Maarif NU Kabupaten Mojokerto melakukan hearing dengan fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto. Hearing ini ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Aini Zuhro SE. MM, Ketua FPKB; Hadi Fatkhur Rohman dan anggota FPKB; Amirudin, Eka S Januarti dan Pitung Hariono.
Pada kesempatan hearing ini, LP Maarif, yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, H. Masrukhan M.Pd.I. menyampaikan tentang penguatan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan non-formal seperti TPQ dan Madin, serta perhatian atas kesejahteraan guru TPQ dan Madin, yang semua itu dalam frame memajukan lembaga pendidikan non-formal.
H. Masrukhan mengingatkan janji kampanye Bupati Mojokerto dulu tentang insentif guru TPQ dan Madin , yang pada kenyataannya ternyata belum sesuai yang diharapkan.
Melalui forum hearing ini, H. Masrukhan menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan bisa terealisasikan,
“Kami datang ke kantor ini dalam rangka silaturahim dan mendiskusikan tema terkait penguatan dan peningkatan kuwalitas pendidikan baik formal maupun non formal, diantaranya Taman Pendidikan Al Quran dan madrasah diniyah” kata H. Masruchan.
Dalam hearing yang penuh rasa kekeluargaan ini, juga tersampaikan isu yang lagi hangat di lapangan terkait terealisasinya janji pasangan Bupati dan wakil bupati terpilih belum sesuai harapan, yakni pemberian insentif guru TPQ dan Madin. Oleh Abah Ruhan sapaan akrab ketua Lp Maarif itu, mestinya kebijakan tersebut harus sesuai sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana janji selama kampanye, disamping itu TPQ dan Madin juga termasuk salah satu dari pendidikan non formal lainnya seperti TK, PAUD, Yang semua itu juga sama – sama tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sementara perhatian yang ada di Kab. Mojokerto belum menyentuh lembaga non formal seperti TPQ dan Madin secara penuh sebagaimana pendidikan non formal lainnya seperti TK,PAUD.
“pada dasarnya kepastian atas tersedianya anggaran dan realisasinya yang sifatnya berkelanjutan itulah yang kami harapkan, salah satunya penganggaran insentif guru TPQ dan Madin ini masukkan anggaran dinas pendidikan bukan anggaran hibah , sebab lembaga pendidikan itu tidak hanya satu dua tahun saja tapi terus berjalan dan aktif” imbuhnya.
Mengingat lembaga pendidikan non-formal selama ini jarang sekali tersentuh secara berkelanjutan oleh pemerintah, yang mana dana operasionalnya datang dari swadaya masyarakat dan para dermawan. Akan tetapi keberadaannya juga sangat membantu atas upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua fraksi PKB, Hadi Fatkhur Rohman, menyampaikan terimakasih atas keberanian LP Maarif menyampaikan aspirasinya melalui audiensi, yang selama ini FPKB merasa sendiri di legislatif dalam mengupayakan memasukkan aspirasi tersebut untuk diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Mojokerto tetapi mulai hari ini dengan Lp Maarif akan bersama-sama memperjuangkan hak-hak lembaga pendidikan non-formal kepada Bupati selaku Pemerintah Kepala Daerah Kab. Mojokerto
“kita semua peduli dengan masa depan pendidikan formal maupun nonformal, maka ke depan kita akan terus bekerjasama dalam rangka mencerdeskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah undang-undang dasar 1945” kata Mas Hadi, ketua FPKB DPRD Kab. Mojokerto.
Secara prinsip forum hearing tersebut menyepakati beberapa hal, untuk diperjuangkan dan diwujudkan bersama-sama. Pertama; komitmen FPKB untuk menguatkan dan memajukan lembaga pendidikan nonformal.
Kedua; FPKB menjadi fasilitator program-program Lp Maarif untuk diwujudkan pemerintah kabupaten. Ketiga; FPKB akan menjadi motor penggerak di legislatif untuk kepentingan penguatan dan kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
Keempat: secara kelembagaan FPKB akan bekerjasama dalam dengan LP Maarif dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kwalitas pengurus LP Maarif.
