Sooko, NU Online Mojokerto – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmen untuk menjalankan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan PCNU Nomor 06.A2/Muskercab2/L.11/X/2021 tentang Penganggaran Biaya Kegiatan Organisasi, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RKAPBO) setiap tahun.
Katib Syuriyah PCNU Kabupaten Mojokerto, H. Asy’ari, menyampaikan bahwa aturan ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian penting dari upaya menjaga marwah organisasi.
“Setiap rupiah yang keluar dari kas organisasi harus jelas peruntukannya, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya sederhana: uang organisasi harus kembali untuk umat,” tegas H. Asy’ari.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme penyusunan RKAPBO dimulai dari pengajuan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) oleh seluruh bagian, lembaga, dan badan otonom paling lambat tanggal 1 Oktober. Selanjutnya, Tim Anggaran yang dipimpin langsung Ketua PCNU bekerja selama bulan November–Desember untuk merumuskan RKAPBO.
“RKAPBO kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat bersama Syuriah dan Tanfidz, selambatnya pada pekan keempat bulan Desember. Dengan begitu, awal tahun kita sudah punya anggaran yang jelas dan terarah,” tambahnya.
Terkait perubahan anggaran, H. Asy’ari menegaskan adanya aturan yang ketat. “Revisi tetap dimungkinkan, tetapi hanya bisa dilakukan minimal setelah enam bulan berjalan dan melalui forum resmi. Hal ini agar tidak ada penggunaan anggaran mendadak yang keluar dari mekanisme organisasi,” jelasnya.
Melalui regulasi ini, PCNU Kabupaten Mojokerto berharap tata kelola keuangan organisasi semakin profesional, sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas di kalangan pengurus.
“Kalau anggaran tertib dan transparan, jamaah akan percaya. Dan kalau jamaah percaya, insyaAllah PCNU Mojokerto akan semakin kuat dalam berkhidmat untuk umat,” pungkas H. Asy’ari.
Penulis : Abah Zamroni
Editor : Moch. Taufiq Zulmanarif
