Momentum Hardiknas ( Hari Pendidikan Nasional ) pasti menghasilkan banyak cerita yang di hasilkan dan momentum ini pasti di nantikan oleh kaum akademisi dari penjuru Indonesia dengan momentum ini mari mereflesksikan salah satu momentum tentang Hardiknas Melalui momentum ini kita mengingat bahwa peristiwa ini di pelopori suatu tokoh Nasional Ki Hadjar Dewantara yang dijuluki bapak Pendidikan Nasional. Hari nasional ini ditetapkan melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.
Di dalam suatu Pendikan pasti kita yang menemukan istilah pendidik atau guru Pendidik atau sebutan lainya adalah Guru yaitu sebuah profesi yang tujuannya mengajar memberikan ilmu pengetehuan yang diberikan kepada orang lain agar orang tersebut mendapatkan sesuatu wawasan luas dan mengerti akan adanya ilmu, pendidik yang umumya disebut seorang Guru, Ustadz, Dosen dll punya peran besar dalam perkembangann ilmu di penjuru dunia termasuk Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Empat sudah di sebutkan salah satunya adalah bertekad mencedasarkan Kehidupan bangsa, oleh karena itu peran Guru dalam hal ini berada di tempat yang sangat penting dan wajib di prioritaskan mengingat Negara kita masih dalam status Negara Berkembang, agar mencapai Negara maju faktor salah satunya adalah dengan Sumber Daya Manussia yang unggul seperti semboyan yang di ungkapkan oleh Presiden RI “ SDM Unggul Indonesia Maju “.
Akan tetapi perjalanan dan tujuan ini sangat berat mengingat masih banyak tenaga pendidik yang masih belum mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti hal-nya Gaji Guru, Tunjangan, Hingga fasilitas yang di berikan oleh pemerintah terhadap guru pendidik. Menurut Survey Kemendibud yang di lansir CNN Indonesia di tahun 2019 Jumlah Guru hingga saat ini mencapai 728.461 orang. Kalau melihat data tersebut terlihat banyak Guru yang yang berstatus Honorer, menurut saya “Itu hal yang sangat miris sekali mengingat Tingkat pendapatan guru yang satu dengan yang lain sangat berbeda”. Menurut Ramli Rahim selaku ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) dilansir dari CNN Media mengatakan” akar masalah kesejahteraan Guru Honorer adalah jumlah Guru yang yang tidak sesuai kebutuhan inilah yang menjadi akar masalah Pendidikan” yang lebih mirisnya lagi adalah gaji seorang Guru Honorer yang per bulannya 200.000 sampai 500.000 itupun tidak seimbang dengan lokasi Rumah dan Tempat mengajarnya belum lagi kalau gaji itu telat, lalu gaji itu di pakai untuk memenuhi kebutuhan Keluarga Secara logika Apakah Cukup ? akan tetapi semangat perjuangan Guru Honorer kita harus apresiasi secara garis besar edukasi yang diberikan ilmu yang selalu di limpahkan dan sikap ikhlas yang diberikan kepada murid muridnya mengingat tugas Guru mempunyai pengaruh besar terhadap Sumber Daya Manusia yang ada di bangsa ini.
Yang paling penting pemerintah harus bersifat adil akan problematika ini mengimgat jasa yang diberikan guru sanagat besar sekali. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang harus disalahkan jika kondisi Pendidikan di Negara ini masih belum maju ? Cara untuk mengatasi Hal tersebut Bagaimana ?
Pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan berbagai masalah yang tak kunjung selesai mulai dari sistem pemerintah dengan tanda kutip belum sehat, masalah Perekonomian,di tambah lagi munculnya Wabah Covid19 yang menggeparkan dunia.
Untuk dunia Pendidikan menurut saya yang harus di rubah dan di perbaiki adalah lembaga lembaga dan orang orang yang berada di instansi lembaga pendidikan, kabar yang paling akhir akhir ini beredar adalah pengangkatan PNS, disini seolah olah ada suatu permainan uang atau money politik yang di gunakan oleh calon untuk mendaftar PNS, peristiwa ini sudah menyebar luas di benak masyarakat umum bahwa kalau kita ingin menjadi seorang PNS maka yang terbelit di otak kita adalah uang, jika tidak uang maka tidak akan masuk. Ini adalah realita dunia pendidikan saat ini bahkan terdahulu juga di berlakukan seperti ini, Masyarakat sudah teracuni bahwa Uang adalah segalanya. Hilangnya sifat moralitas yang membuat butanya kepedulian akan kepentingan bersama dan juga jiwa Kapitalis yang membuat semua hancur dan berantakan. Meskipun regulasi sudah dibuat sebaik dan semaksimal mungkin, Stakeholder sudah banyak dibuat akan tetapi semua itu hilang karena faktor tersebut, semua di politisasi demi kepentingan sendiri.
Kemudian, salah satu upaya menanggulangi hal ini adalah lembaga pemerintah khususnya yang bidang garapnya di Pendidikan seperti halnya Kemendikbud harus bersifat tegas dan tanggap atas masalah ini bagaimana bisa maju meskipun pemimpin nya baik akan tetapi orang orang yang dibawahnya seperti itu pasti semua akan tetap berlanjut dan tidak mungkin ada perubahan. Dan pilihan yang terbaik adalah jika suatu Negara memfokuskaan sistem Ketatanegaraanya di dunia Pendidikan seperti halnya Finlamdia, China, Korea Selatan dll. Apapun caranya bagaimana pun cara pengelolahanya, penulis berharap dengan adanya momentum Hardiknas ini Pemerintah merespon dengan sigap tentang Keluh kesah Guru Honerer yang tidak sesuai antara ilmu tenaga yang diberikan dengan gaji atau penghargaan yang di dapatkannya.
Oleh: Ahmad Althof Athoillah (Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Mojokerto bidang Kaderisasi dan Mahasiswa Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember)
