Bolehkah Mengkritik Pemerintah? Ini pandangan Al-Qur’an

Bolehkah Mengkritik Pemerintah? Ini pandangan Al-Qur’an

Pemerintah melalui Undang-undang, menjamin untuk berdiri tegak menetapkan hak asasi manusia sebagai asas bernegara dan berpolitik. Salah satu poin utama hak asasi manusia adalah, menjamin hak warga negara untuk beropini, menyampaikan aspirasi, bahkan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan.

Seperti yang tercantum pada UU Republik Indonesia, tentang Hak Asasi Manusia, pasal 44, disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Al-Qur’an sendiri, memberi respon atas permasalahan kebebasan berpendapat ini, meskipun tidak secara eksplisit tersurat, namun ada pesan tersirat yang ada bisa diadopsi untuk menjadi argumen dalam persoalan ini. Tercantum dalam surah Ali Imron ayat 159, Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

Syaikh Thahir ibn Asyur, mufassir terkemuka Tunisia, dalam kitab tafsirnya berjudul at-Tahrir wa at-Tanwir menafsirkan kata “Wa Syawir Hum Fi al-Amr” adalah titah Allah kepada nabi Muhammad Saw dalam membuat keputusan kemasyarakatan, termasuk membangun lingkungan sosial, membahas strategi perang, dan lain-lain, haruslah melalui dialog atau musyawarah.

Lebih jauh, untuk status hukum bermusyawarah, ulama berbeda pendapat. Pertama, dari madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa hukum bermusyawarah adalah wajib dan merupakan keumuman (bukan hanya khusus Nabi), dengan melihat konteks permasalahan, jika menyangkut agama, maka bermusyawarah dengan ulama, jika menyangkut strategi perang, berdialog dengan para perajurit perang, dan seterusnya, sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, menurut Syafi’iyah, bermusyawarah hukumnya adalah anjuran (istihbab), dan merupakan pola hukum umum untuk dicontoh segenap umat Nabi Muhammad Saw.

Poin moralistis dari sikap mau berdialog dan bermusyawarah adalah, adanya keterbukaan dan haram merasa “sakit hati” ketika kebijakan atau opininya dikritik orang lain, apalagi bagi pemangku kebijakan. Mengingat tidak semua kebijakan itu melahirkan dampak positif bagi publik, bahkan bisa sebaliknya.

Dalam buku, Human rights In Islam (hak asasi manusia dalam Islam) karya salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer, Abu A’la al-Maududi dijelaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah sebuah keharusan, apalagi ada kebijakan yang dinilai cacat dan merugikan banyak orang. Beliau berargumentasi dengan Al-Qur’an surah al-Nisa ayat 148, Allah berfirman:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

 

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Syekh Abu A’la al-Maudui berpendapat, bahwa Allah benar-benar membenci siapa saja yang mengucapkan suatu ucapan yang keras, kritik pedas yang tak berdasar, yang disampaikan secara terang-terangan. Dengan pengecualian bagi orang yang merasa terdholimi, maka Allah memberikan hak untuk mereka menyampaikan kritiknya (illa man Dhulim).

Seorang sosiolog agama terkemuka Amerika, bernama Robert N Bella, menilai perpolitikan Islam masa awal sebagai pencontohan politik yang elegan, di mana seluruh lapisan masyarakat diberi ruang penuh untuk berpartisipasi mengawasi roda pemerintahan.

Sebagai contoh, adalah masa pemerintahan Abu Bakr as-Shiddiq, di mana beliau pasca dilantik sebagai pengganti Nabi sebagai pemangku kebijakan berkhutbah demikian: “Wahai kaumku, aku telah dipercayai untuk memerintah kalian, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Bantulah aku jika aku benar, dan ingatkan aku jika aku salah.”. Ungkapan ini, tentu menjadi sampel yang ideal bahwa kebebasan beropini, kebebasan menyampaikan aspirasi, apalagi menyangkut kepentingan publik, adalah keniscayaan dalam berpolitik. Wallahu A’lam

 

Penulis : Faiz (Anggota LTN Kabupaten Mojokerto dan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya)